perlindungan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan terhadap konsumen adalah. (2016). perlindungan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan terhadap konsumen adalah

UMUM. 164 Jurnal Privat Law Vol. (2) Ketentuan mengenai asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi ditetapkan oleh Otoritas Jasa. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/POJK. 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 nomor 1. Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK. mampu melindungi kepentingan. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan tujuan OJK agar keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan mampu melindungi konsumen antara lain di. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Bagaimanakah cara perlindungan nasabah bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu, OJK terus mendorong pengurus dan pemegang saham LJKNB bermasalah untuk mempercepat penyelesaian. 18. Pasal 10 PUJK berhak mendapatkan informasi dan/atau dokumen yang benar dan akurat dari calon Konsumen dan/atau Konsumen. Berikut merupakan ringkasan dari isi Undang. penjelasan dan penjabaran mengenai tujuan Otoritas Jasa Keuangan serta proses pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam mengembangkan Bank Perkreditan Rakyat. OJK dibentuk agar mampu melindungi. Implementasi Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Beberapa inisiatif yang termasuk dalam pilar kelima Strategi Nasional Keuangan Inklusif ini meliputi:. bahwa untuk menyikapi perkembangan sektor jasa keuangan yang kompleks dan dinamis sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. dilakukan Otoritas Jasa Keuangan bentuk Pencegahan, dapat dilakukan dengan layanan informasi, edukasi, dan adanya se macam intelege nt yang aktif mencari informasi penipuan investasi masal pada. 03/2015 TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang: a. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. summary POJK 31 - 2020. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor. Secara garis besar, peraturan ini mengatur penerapan perlindungan konsumen oleh industri jasa Indonesia 2023-2027. oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya melindungi pemegang polis sebagai konsumen asuransi dan mengkaji kesesuaian perlindungan konsumen yang diatur. Sebagaimana amanah yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN. Sebagai contoh konkrit dari bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah dengan mewajibkan produk finansial untuk mencantumkan cap halal dan OJK yang berlaku sejak 6 Agustus 2014. TUGAS DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM. Literasi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013 menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan pemanfaatan produk dan/ atau layanan produk jasa keuangan. Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana. Sebagai. Tanggal Berlaku : 29 April 2020. Jasa keuangan tersebut di antaranya. PUJK wajib melaksanakan putusan Lembaga. transparan dan akuntabel, serta Amanat ini juga sudah dilaksanakan mampu mewujudkan sistem oleh OJK dengan menerbitkan Peraturan keuangan yang tumbuh secara Otoritas Jasa Keuangan (POJK). 02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri financial technology (). Dikutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat. 2 (2015). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan baru untuk memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan,” Jurnal Yustisiabel 3, no. Gunakan berbagai kalkulator kami untuk menghitung kebutuhan keuangan Anda. Namun demikian, berdasarkan survei nasional literasi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2013, didapat bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 21,84%, sementara indeks inklusi keuangan adalah sebesar 59,74%. Permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah adanya tumpang tindih norma pada pengaturan perlindungan konsumen berdasarkan dengan peraturan yang dibentuk oleh OJK dan BI terkait uang elektronik serta tindakan yang dilakukan oleh OJK. Anggota di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Salah satu isu yang mendorong penerbitan UU P2SK adalah masih rendahnya pelindungan konsumen dalam sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan edukasi keuangan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2022, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia yaitu sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2013, 2016 dan 2019 yang masing-masing hanya 21,84 persen, 29,70 persen, dan 38,03. UMUM Pasal 4 UU OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2011, RUU Otoritas Jasa Keuangan disahkan oleh DPR, dan selanjutnya Pemerintah mensahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Lembaran Negara Republik pada tanggal 22 November 2011. Kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjangPerlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran perlu diselaraskan dengan. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun. Tugas dan Kewenangan OJK. Peningkatan perlindungan konsumen, baik dengan pengaduan nasabah yang dipermudah dan difasilitasi. “Pengaturan Dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan. com, SOLO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan pengaturan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia. UMUM Pasal 4 UU OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan. Menimbang:a. Seri buku ini diharapkan dapat meningkatkan indeks literasi dan inklusi. bagi bank umum konvensional dikenakan sanksiMenurut Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sarjito, jika masyarakat ingin mengadukan produk atau layanan di sektor jasa keuangan, langkah pertama yang dilakukan adalah menghubungi pelaku jasa keuangan yang bersangkutan. Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. c. Pasal 7 POJK LPMUBTI adalah: a. Berlakunya UU 8/1999 ini memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Kata kunci: Perlindungan konsumen, jasa keuangan, perlindungan konsumen jasa keuangan, otoritas jasa keuangan * Dikembangkan dari Makalah Seminar yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Bekerjasama dengan Hukumonline. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka pemasaran produk atau layanan jasa keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan jujur berdasarkan. POJK Nomor 1/POJK. Direksi atau Pengurus Pelaku Usaha Jasa Keuangan, di Tempat SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/SEOJK. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yag bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. d 30 UUOJK). SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /SEOJK. 2. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan POJK 1/2013) merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 04 / 2014 tentang prinsip mengenal nasabah oleh penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dengan rahmat tuhan yang maha esa dewan komisioner otoritas jasa keuangan, menimbang : a. Anggota Dewan Komisioner bidang Edukasi Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara mengatakan,. Sejak 2019 hingga Oktober 2021, setidaknya ada 19. hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK adalah: 1. Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Jenis Regulasi : Peraturan OJK. Pengawasan market conduct, dengan POJK nomor 6 tahun 2022. Perlindungan konsumen jasa keuangan adalah pihak yang menempatkan dana atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), dimana salah satu tujuan lahirnya OJK adalah untuk melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. jika diperlukan sebagai alat bukti adanya perbuatan. Dalam melaksanakan amanah. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. 4. NOMOR: 1/POJK. JAKARTA, KOMPAS — Pendalaman kasus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan, empat lembaga jasa keuangan pembiayaan dan. Jasa keuangan yang dimaksud dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 meliputi segala bentuk jasa keuangan, seperti perbankan, dana pensiun, pasar modal, hingga fintech. Hari adalah hari kerja. tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh BPR yang. selanjutnya diamanatkan untuk diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan. memadai dan dapat diterima (reasonable) oleh Otoritas Jasa Keuangan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Pelaku usaha jasa. 1/POJK. Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), konsumen akan mendapatkan pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cepat, murah, adil, dan efisien. 9 Penanganan pengaduan merupakan salah satu bentuk upaya OJK untuk. Seri buku ini diharapkan dapat meningkatkan indeks literasi dan inklusi. memerlukan penguatan pengaturan terhadap perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan; c. Tugas dan Fungsi. reputasi keuangan; dan c. Latar Belakang. – Perlindungan konsumen yang diberikan OJK dianggap penting mengingat begitu kompleknya aktivitas dalam sektor jasa keuangan. 1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ( “UU OJK”) menyatakan: Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud. Aturan wajib rekam ini merupakan salah satu beleid perlindungan konsumen yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK. Fungsi perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK terhadap nasabah deposan dilakukan secara. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor. fasilitasi. OJK singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebuah lembaga. 20 Agustus 2021. Selain itu, OJK juga bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diberlakukan mulai 1 Januari 2013. 14. Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan . Aturan ini disusun untuk melaksanakan Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas dan peranan yang penting bagi sektor keuangan dan ekonomi di Indonesia. Perlakuan yang adil 3. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat. 10164 Jurnal Privat Law Vol. (dilakukan apabila nilai penjualan dapat memenuhi kewajiban nasabah terhadap Perusahaan Pergadaian). 02. Namun demikian, berdasarkan survei nasional literasi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2013, didapat bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 21,84%, sementara indeks inklusi keuangan adalah sebesar 59,74%. Lebih lanjut dalam Pasal 18 Ayat 2 UUPK dike mukakan bahwa Dalam hal ini pelaku Lembaga ini juga harus melakukan evaluasi, perumusan norma dan prosedur di dalam sektor IKNB. 14. Jakarta - . Hasil penelitian menunjukkan Pertama perlindungan hukum konsumen perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN I. Seri buku ini diharapkan dapat meningkatkan indeks literasi dan inklusi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan. Memberikan edukasi atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. NOMOR: 1/POJK. Berikut ini adalah beberapa fungsi otoritas jasa keuangan, lengkap dengan penjelasannya. Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Bank. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. 000,00 (lima. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang No. Ini bagian dari upaya perlindungan terhadap konsumen pinjaman online. Tujuannya, agar pelayanan terhadap konsumen lebih efektif, cepat dan responsif terhadap setiap. konsultansi; dan c. 00 WIB, atau mengirim bukti penipuan ke surel resmi. Perlindungan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan terhadap konsumen adalah - 14232213. Oleh : L Malik Kurniawan, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Sangkareang Mataram. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh OJK. (3) Produk Bank lanjutan sebagaimana dimaksud pada. 1. ini sebelum keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2011 pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dilakukan oleh 2(dua). 22 November 2011. . Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN. 2. "Peraturan ini dikeluarkan OJK mengingat cepatnya kemajuan teknologi. Sebagai konsumen, nasabah bank syariah memperoleh perlindungan dari regulasi di bidang perlindungan konsumen selain UU 21/2008, meliputi: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”); Undang-Undang Nomor 8 Tahun. otoritas jasa keuangan republik indonesia salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 22/ pojk. 07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor. 07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Contoh perlindungan yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terhadap konsumen adalah Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan keuangan. Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi keuangan. Sebagai lembaga independen, OJK bebas dari intervensi dan campur tangan pihak lain. KETENTUAN UMUM . Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang produk keuangan yang dipilih sejelas-jelasnya. Selain itu, juga ada sektor jasa keuangan. dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. 07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, konsumen pengguna jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi mendapatkan payung hukum atas pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf. Berdasarkan hasil peneilitian yang dilakukan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor untuk mengantisipasi investasi ilegal adalah melalui instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan adanya Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang bertugas untuk memberikan pengetahuan dan perlindungan kepada. eksposur Risiko yang diambil oleh Perusahaan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DewanA. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, diartikan seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan 3 Nova Asmirawati, 2012, Catatan Singkat Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Legisasi Indonesia Vol. Upaya perlindungan hukum terhadap tertanggung oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilihat dari telah dikeluarkannya peraturan yakni peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. Berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 3 hal yaitu: Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 2. 2. 07/2018 TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : a. Sektor jasa keuangan tersebut meliputi, jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasatentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang secara khusus dibuat untuk melindungi konsumen yang merasa dirugikan oleh perusahaan asuransi. Fasilitator adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Fasilitasi. Kebijakan mengatur penerapan perlindungan konsumen sejak perencanaan produk, pelayanan, dan penyelesaian sengketa. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat : 1. Halaman. Penelitian ini bersifat libraryPERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 51 /POJK. Ini juga perlu hati-hati.